Oleh: Asep Toha (Poslogis)
Jamnews.id – APBD bukan sekadar lembaran angka yang bisa diutak-atik seenaknya. Ia adalah cermin kehendak politik dan kemampuan manajemen keuangan suatu daerah. Ketika APBD berubah-ubah tanpa logika fiskal yang kuat, yang muncul bukan lagi kebijakan, melainkan akrobat anggaran.
APBD Cianjur 2026 telah diganti tiga kali hanya dalam waktu singkat, melalui Perbup No. 3, No. 5, dan No. 8 Tahun 2026. Hasilnya sungguh mencolok. Target pendapatan daerah tetap bertahan di Rp. 4,596 triliun, sementara belanja daerah terus digenjot hingga mencapai Rp. 4,783 triliun. Defisit pun menganga lebih lebar, dari Rp. 75 miliar melonjak menjadi Rp. 186,9 miliar.
Ini bukan sekadar penyesuaian rutin. Ini paradoks fiskal yang nyata.
Paradoks pertama, ekspansi belanja tanpa penguatan pendapatan. Dalam pengelolaan keuangan yang prudent, penambahan belanja seharusnya didasari keyakinan bahwa penerimaan akan naik atau setidaknya ada sumber pembiayaan baru yang solid. Di Cianjur, yang berubah justru sisi belanja, sementara pendapatan diam di tempat. Tambahan belanja itu ditopang oleh Saldo Anggaran Lebih (SILPA) Tahun 2025 sebesar Rp. 208,56 miliar.
Memang, uangnya ada. Tapi apakah setiap SILPA harus langsung dibelanjakan?
SILPA bukan “sisa uang” yang boleh dihabiskan demi memenuhi nafsu belanja. Ia adalah fiscal buffer, bantalan untuk menghadapi guncangan ekonomi, penurunan penerimaan, atau kebutuhan mendadak di semester dua. Dengan mengkonversi hampir seluruhnya menjadi belanja baru, pemerintah daerah justru memangkas sendiri ruang manuvernya menghadapi ketidakpastian.
Paradoks kedua, PAD yang lambat, belanja yang gesit. Hingga Juli 2026, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru menyentuh 36,31 persen, lebih rendah dari realisasi pendapatan daerah secara keseluruhan (41,27 persen). Artinya, kemampuan daerah sendiri untuk menghasilkan uang masih lemah.
Namun, di saat PAD berjalan tertatih, belanja justru dipercepat melalui tiga kali perubahan APBD. Ironi ini keras, pemerintah seolah lebih percaya diri membelanjakan uang yang belum pasti masuk daripada menggenjot sumber pendapatan asli yang sesungguhnya.
Paradoks ketiga, belanja pegawai galak, belanja modal lunglai. Realisasi Belanja Pegawai sudah mencapai 57,85 persen, sementara Belanja Modal baru 26,38 persen. Pola klasik ini berisiko tinggi. Ketika belanja pembangunan terpaksa digenjot di paruh kedua tahun, yang terjadi bukan hanya penyerapan yang rendah, melainkan juga kualitas proyek yang terancam, yaitu tender buru-buru, pengawasan longgar, dan pekerjaan setengah-setengah.
Belanja besar belum tentu berarti pembangunan berkualitas. Sering kali, justru sebaliknya.
Paradoks keempat, defisit yang membengkak dianggap biasa. Defisit Rp. 186,9 miliar bukan masalah selama ada pembiayaan sah. Namun semakin besar defisit yang ditutup oleh SILPA, semakin mendesak pertanyaan, apakah ada analisis risiko fiskal yang serius sebelum setiap Perbup ditandatangani? Atau ini hanya euforia administratif karena “uangnya masih ada”?
Ketersediaan uang bukan alasan untuk membelanjakannya. Yang utama adalah apakah belanja itu benar-benar memberikan nilai tambah publik yang signifikan atau sekadar memenuhi target penyerapan dan kepentingan jangka pendek.
Paradoks terakhir, semakin besar APBD, semakin kuat fiskal? Anggapan ini keliru. APBD yang membengkak karena pembiayaan, bukan karena pendapatan yang naik, justru menunjukkan ruang fiskal sesungguhnya yang sempit. Fleksibilitas anggaran menyusut karena kewajiban rutin dan belanja wajib semakin mengikat.
Kabupaten Cianjur tidak sedang dalam krisis fiskal akut. Tapi itulah yang berbahaya, ketika segala sesuatu terlihat “masih normal”, justru kebiasaan buruk mudah tumbuh subur.
APBD Perubahan seharusnya menjadi alat koreksi strategis, bukan mesin pengganda belanja. Pemerintah daerah perlu menjawab dengan jujur, apakah setiap tambahan belanja benar-benar prioritas mendesak? Bagaimana skenario jika PAD gagal mencapai target? Sudahkah dilakukan stress test fiskal sebelum meneken Perbup ketiga?
Sebab pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan seberapa sering APBD diubah atau seberapa gembira angka belanja membengkak. Keberhasilan sejati terletak pada kehati-hatian fiskal, yaitu kemampuan menjaga keseimbangan antara ambisi pembangunan hari ini dengan keberlanjutan keuangan daerah esok. Tanpa itu, paradoks APBD Cianjur 2026 hanyalah awal dari kebiasaan berbahaya, yaitu membelanjakan masa depan demi memuaskan hasrat anggaran hari ini.
