CIANJUR — Sebanyak 571 ruang kelas SMP di Kabupaten Cianjur mengalami kerusakan sedang hingga berat. Dari jumlah tersebut, 289 ruang masuk kategori rusak berat dan 282 ruang lainnya rusak sedang.
Data Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur itu menunjukkan masih besarnya kebutuhan rehabilitasi sarana pendidikan di tengah jumlah peserta didik yang terus membutuhkan ruang belajar yang layak.
Kepala Bidang SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ipan Sopiandi, mengatakan kerusakan tersebut merupakan hasil pemetaan kondisi sarana dan prasarana pendidikan tingkat SMP di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur.
“Jumlah SMP ada 458 sekolah, dengan sekitar 97.183 siswa dan 3.816 rombongan belajar. Sementara ruang kelas yang dimiliki sebanyak 3.534,” kata Ipan, Selasa (15/9/2026).
Dari total 3.534 ruang kelas yang tersedia, sebanyak 2.287 ruang berada dalam kondisi baik, 676 ruang mengalami rusak ringan, 282 ruang rusak sedang, dan 289 ruang lainnya rusak berat.
Selain rehabilitasi, Disdikpora juga mencatat kebutuhan 282 ruang kelas baru (RKB). Namun, kebutuhan tersebut tidak sepenuhnya terjadi di sekolah negeri.
Ipan menjelaskan, hasil pemetaan menunjukkan kapasitas ruang kelas di SMP negeri secara umum relatif telah mencukupi. Persoalan utama di sekolah negeri lebih banyak berkaitan dengan kondisi bangunan yang membutuhkan rehabilitasi.
“Kalau kita petakan sekarang, kebutuhan kelas di SMP negeri sudah tercukupi. Hanya, kebanyakan ruang kelas memang harus direhabilitasi. Kebutuhan pembangunan ruang kelas paling banyak justru di SMP swasta,” ujarnya.
Salah satu sekolah yang menjadi perhatian adalah SMP SCBP Naringgul. Sekolah tersebut sebelumnya harus membuka kelas jauh akibat keterbatasan ruang belajar. Saat ini sekolah tersebut tercatat memiliki 14 siswa.
Kondisi sekolah tersebut bahkan telah mendapat perhatian pemerintah pusat. Menurut Ipan, pihak kementerian telah berkomunikasi dengan Disdikpora terkait kebutuhan sarana dan prasarana sekolah tersebut.
“Mudah-mudahan tahun sekarang bisa mendapatkan bantuan revitalisasi untuk pembangunan ruang kelas dan ruang penunjang pembelajaran lainnya,” tuturnya.
Penanganan Berdasarkan Tingkat Kerusakan
Disdikpora menerapkan pola penanganan berbeda berdasarkan tingkat kerusakan bangunan. Untuk kerusakan ringan, perawatan menjadi tanggung jawab masing-masing sekolah melalui anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), sesuai ketentuan yang berlaku.
Ipan menyebut ketentuan tersebut mengacu pada petunjuk teknis BOS dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, yang mengatur penggunaan anggaran untuk pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
“Yang rusak ringan ini tanggung jawab sekolah. Sudah diatur dalam juknis BOS, dalam Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026, bahwa biaya perawatan sekolah maksimal 20 persen dari anggaran BOS,” jelasnya.
Sementara ruang kelas dengan kategori rusak sedang hingga berat menjadi sasaran penanganan pemerintah melalui program rehabilitasi maupun revitalisasi.
Namun, pengusulan bantuan tidak dilakukan secara terpusat oleh Disdikpora. Sekolah harus mengajukan kebutuhan secara mandiri melalui aplikasi Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
“Berarti sekolah harus mengusulkan secara mandiri melalui aplikasi Dapodik. Bukan dikoordinir atau diinisiasi oleh Dinas Pendidikan,” katanya.
Data yang masuk melalui Dapodik selanjutnya menjadi salah satu dasar pemerintah pusat dalam melakukan seleksi penerima bantuan.
Menurut Ipan, tingkat kerusakan bangunan dan jumlah peserta didik menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Sekolah dengan tingkat kerusakan lebih tinggi dan jumlah siswa yang tidak sebanding dengan kapasitas ruang kelas dinilai lebih membutuhkan intervensi pembangunan.
“Memang sekolah yang kondisi bangunannya rusak sedang hingga berat dan memiliki jumlah siswa lebih banyak dibandingkan kapasitas ruang kelas akan menjadi prioritas untuk mendapatkan bantuan pembangunan RKB,” pungkasnya.
